RUSUNAWA MELONG KOTA CIMAHI DISEGEL ALIANSI INDONESIA

Rusunawa Melong Disegel, Aliansi Indonesia Turun Tangan

Aliansi Indonesia sedang melakukan investigasi lapangan terkait penyegelan kantor Rusunawa Melong oleh Polres Kota Cimahi. Hal itu dilakukan untuk menelusuri permasalahan yang terjadi atas penyegelan kantor rusunawa tersebut.

Ketua DPC Aliansi Indonesia Kota Cimahi Asep Taryana yang juga Humas Perusda Jatimandiri mengatakan, pengelola rusunawa Melong dilaporkan oleh Pemkot Cimahi kepada Polres Cimahi dengan dugaan penggunaan dana rusunawa oleh pengelola yang dianggap sebagai perbuatan illegal. “ Pengelola rusunawa sampai saat ini masih berstatus sebagai pegawai, karena pemutusan hubungan kerja sepihak  yang dilakukan oleh Direktur PDJM masih dalam proses hukum, malahan surat somasi yang kami layangkan  sampai saat ini belum dijawab,” katanya, Sabtu (27/12).

Dikatakan Asep, ada enam pegawai rusunawa  terkena PHK sepihak yang dilakukan oleh Direktur PDJM yang lama,  dan sampai saat ini belum mengambil  pesangonnya, sehingga statusnya masih sebagai pegawai. Malahan jika merujuk pada aturan BUMN atau BUMD tak dikenal adanya PHK yang ada adalah  masa pensiun.

Asep melanjutkan, pasca adanya kebijakan PHK oleh Direktur PDJM telah dilakukan pertemuan antara pegawai rusunawa dengan pihak Badan Pengawas. Dalam pertemuan tersebut diputuskan akan ada win win solution . Rasanya kurang pas jika pengelola dikatakan pihak yang illegal, karena hingga kini masih berstatus pegawai Perusda dan SK nya belum pernah dicabut,  justru Pemkot saya nilai sebagai pihak yang tidak konsisten menjalankan keputusan. Sejak pertemuan itu  hingga saat ini belum pernah ada pembahasan lagi, ujug-ujug dilakukan penyegelan oleh pihak kepolisian,” jelasnya.

Dia melanjutkan, pihak pengelola rusunawa melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah  direktur PDJM saat itu, sejak rusunawa tersebut tidak berpenghuni hingga seluruh blok terisi. Bahkan dalam melakukan operasionalnnya bisa melakukan secara swadaya. Setelah rusunawa berjalan, baru Pemkot Cimahi melakukan pengambil alihan pengelolaan dari Perusda Jatimandiri kepada Dinas Pekerjaan Umum . “Karena adanya kesewenang-wenangan, maka Aliansi Indonesia meurunkan tim investigasinya untuk melakukan penelusuran atas keberadaan  aset negara tersebut dan akan melakukan upaya hukum terkait penyegelan kantor rusunawa tersebut , “ paparnya.

Sementara itu, menurut data yang dihimpun bedanews, penyegelan dilakukan oleh Polres Kota Cimahi  dan telah memanggil koordinaor pengelola rusunawa pada Jum’at (26/12). Pemanggilan tersebut dilakukan terkait  laporan yang disampaikan oleh Pemkot Cimahi. Usai penyegelan,  dilakukan pengambilan sejumlah berkas  yang ada di kantor rusunawa.

Read More

03.50 | 0 komentar

Rapat Kerja tim DPP AI

Hasil Rapat Kerja Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Indonesia dengan Ketua Umum Aliansi Indonesia membahas Program Kerja dan Ketahanan Masyarakat Aliansi Indonesia Ketua umum menegaskan pentingnya peranan Aliansi Indonesia hadir ditengah-tengah  masyarakat untuk memberikan penjelasan tentang Visi dan Misi serta Tujuan Aliansi Indonesia keseluruh indonesia baik instansi pemerintah maupun swasta sekaligus meningkatkan kerjasama diantara institusi tersebut yang mana Aliansi Indonesia sangat mendukung Program Pemerintah baik Pusat maupun Daerah

              TEAM  ALIANSI INDONESIA

Read More

01.10 | 0 komentar

TANAH DIEKSEKUSI ILEGAL

ALIANSI INDONESIA(AI) MEMPERJUANGKAN, MEMBELAH DAN MELINDUNGI HAK-HAK TANAH RAKYAT YANG DI EXPLOITASI OLEH MAFIA-MAFIA TANAH DI MAKASSAR

  

Masyarakat di jalan Sam ratu langi kota Makassar yang tinggal diatas tanah eigendom Verponding NO.1997 yang di eksekusi oleh pihak kepolisian dan diusir paksa mereka merasa yang mengeksekusi dan kepemilikan bukan yang syah pada hal mereka yang sudah tinggal cukup lama di wilayah tersebut , Aliansi Indonesia selalu siap menghadapi Mafia tanah yang ada wilayah Makassar berdasarkan hasil investigasi dan penelitian kami bahawa tanah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang kuat atas dasar eigendom Verponding No.1997, Surat Penetapan Pengadilan Negeri Makassar,No. 02/pdt.P/2001/PN.MKS tanggal 20 januari 2001, Surat Keterangan ahli waris No.W.15.CA-HT.05.10-527/2007 tanggal 20 september 2007 yang dikeluar oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) Kantor Wilayah Hukum & HAM Provinci Makassar. Sampai hari ini ahli waris tidak perna melaukan pelimpahan hak tanah tersebut kepada siapun, sehingga terjadi eksekusi illegal dan paksa adalah kami anggap bentuk dari perilaku dan arrogansi Mafia-Mafia Tanah yang ada di wilayah Makassar ironis persoalan pertanah menjadikan sindikasi yang terjalin rapi, sehingga rakyat Makassar sudah merasa putus asah tidak ada lagi tempat mengadu dan melindungi mereka, namun bagi aliansi Indonesia selalu siap untuk melindungi hak-hak masyarakat makasssar yang terzolimi oleh kaum Mafia Tanah, cerita Mafia pertanahan di kota Makassar adalah tidak asing bagi masyarakat kecil untuk mencari keadilan dan membela hak-hak agar dapat dipenuhi namun sampai saat ini rakyat Makassar selalu di hantui dan di bayangi oleh rasa ketakutan dengan ancaman oleh bergentanyanganya mafia-mafia tanah diwilayah Makassar, Aliansi Indonesia akan selalu memperjuangkan hak-hak rakyat yang di exploitasi oleh kaum Mafia khususnya hak tanah bagi rakyat di wilayah Makassar dengan ambaradurnya system pertanahan yang ada di Makassar maka ALiansi Indonesia terus melakukan pemetaan atas tanah-tanah eigendom verponding agar tidak terjadi tumpang tindi dalam mengeluarkan sertifikat termasuk melakukan perlawanan terhadap mafia-mafia yang terorganiser dalam sebuah lingkaran setan didalam struktur kekuasaan, Aliansi Indonesia berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan pertanahan di wilayah Makassar telah terjadi sebuah nuansa kehidupan social yang di pengaruhi oleh berbagai kepentingan-kepentingan yang akan berujung terjadi berbagai konflik social akibat tidak ada rasa keadilan yang diberikan kepada rakyat sementara rakyat tidak ada tempat mengadukan persoalan lahan-tanah mereka yang di seroboh oleh mafia-mafia tanah, seperti contoh tanah ahli waris dari tanah eigendom verponding NO.1997 sama sekali pengaduan-pengaduan yang di ajukan tidak ada tanggapan apapun persoalan pertanahan di Makassar namun Alinasi Indonesia meminta dengan tegas agara ada keseriusan oleh lembaga pemerintah yang dapat menyelesaikan persekenta pertanahan namun kami rakyat Aliansi Indonesia berharap Presiden harus turun tangan kalau tidak lambat laut persoalan pertanahan di Indonesia akan terjadi sebuah revolusi besar kerna hak-hak rakyat sudah di rampas oleh kaum mafia.Aliansi Indonesia tidak henti-hentinya memberikan peringatan kepada penegak hukum agar lebih melihat dengan jernih melihat persoalan pertanahan di Indonesia agar tidak melihat berdasarkan disisi ekonomis dan kepentingan baik kepentingan politik, kelompok dan pribadi, dengan hilangnya rasa keadilan bagi masyarakat Makassar tentu akan memicu persoalan baru dalam revolusi pertanahan di tanah air.  by .yusweri aliansi indonesia www.aliansiindonesia.com

Read More

02.57 | 0 komentar

Read More

23.47 | 0 komentar

Pertemuan ketua DPC Aliansi Indonesia Kota Makassar

Ketua DPC Makassar Aliansi Indonesia Bapak Ibrahim Anwar dari (Kiri ke Kanan),Bapak Drs.Karaeng Sonda Tayang,Bripka Zainal Karaeng Lusa Anggota Yanma Polda Sulselbar,dan Abdul Rohim Z.untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak pihak terjait dalam implemintasi program kerja DPC Aliansi Indonesia dalam mengangani kasus pertanahan dikerna tingkat korupsi di sektor pertanahan di wilayah Makassar Sulawesi Selatan sudah mencapai tingkat kronis hampir dilini kehidupan dijadikan ajang korupsi baik di lembaga Pemerintah maupun di kalangan Mafia yang jelas mempunyai dukungan dan jaringan yang terkuat sehingga Masyarakat Makassar khususnya menjadi bulan-bulanan dari ancaman kehidupan terutama yang mempunyai tanah hak milik eigendom verponding dengan pertemuan tersebut maka ketua DPC Aliansi Indonesia selalu menjelaskan dan mensosialisasikan kepada pihak -pihak yang berkepentingan bahwa tanah eigendom verponding adalah sangat kuat dan sudah melekat hak Perdata yang dilindungi oleh Undang-Undang maka tidak ada henti-hentinya bapak Ibrahim Anwar selalu menjelas bahwa hak kepemilikan eigendom verponding di seluruh Makassar bahkan diluar Makassar kami siap membantu

Read More

03.34 | 0 komentar

POLDA SULAWESI SELATAN TERUS USUT KASUS RICKY TANDIAWAN

Polda Sulawesi Selatan Terus Usut Kasus Ricky Tandiawan terkait pembelian Tanah illegal

MAKASSAR, UPEKS--Penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel terus melakukan penyelidikan dan mengusut kasus dugaan pembelian tanah bukan ahli waris atau di bawah tangan Petta Somba ahli waris dari Andi Cincing Karaeng Lengkese. Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Endi Sutendi mengatakan, kasus Ricky Tandiawan, oleh penyidik Polda Sulsel terus mengusut kasus tersebut. "Kasus dugaan pembelian tanah bukan ahli waris yang terlapor Ricky Tandiawan penyidik Direskrimmum Polda terus melakukan pengusutan," jelas mantan Wakapolrestabes Makassar ini, kemarin. Diketahui, Ricky Tandiawan yang juga Pemilik PT Kumala Cemerlang Estate (KCE) dilaporkan ke Polda Sulsel terkait dugaan pembelian tanah bukan ahli waris atau dibawah tangan Petta Somba ahli waris dari Andi Cincing Karaeng Lengkese.

Ricky Tandiawan dilaporkan karena telah melakukan pembelian tanah dari tiga orang yang bukan ahli waris langsung pemilik tanah tersebut. "Ricky terlibat dalam kasus ini sebagai penadah, dia dikenakan ancaman pidana pasal pasal 480 KUHP jo pasal 55," kata Andi Cincing melalui penasehat hukumnya Seliarto Tally. Selain Ricky, ahli waris juga melaporkan dua orang notaris masing-masing Taufik Arifin SH dan Sri Hardini Wijaya lantaran turut serta dalam kasus ini. Dimana keduanya telah melakukan penerbitan akta jual beli yang diduga tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya alias tidak sah. Akta jual beli diterbitkan atas dasar surat kuasa peralihan hak yang diajukan oleh keponakan ahli waris tanpa sepengetahuan ahli waris yang sebenarnya yaitu Petta Somba. Notaris seharusnya melakukan sesuatu yang tidak melanggar aturan dimana dalam hal penerbitan surat Akta Jual beli, Notaris tidak serta merta menerbitkan surat tersebut jika masing-masing pihak ada yang tidak hadir langsung menyaksikan dihadapan notaris.

Selain Ricky dan kedua notaris tersebut, Mantan Kepala BPN Kota Makassar Natsir Hamzah juga turut terlapor dalam kasus ini. Natsir kata seliarto berperan menerbitkan sertifikat atas tanah yang seluas 4 Ha yang berlokasi di Jalan Sultan alauddin itu tanpa mengindahkan surat edaran dari ahli waris untuk tidak menerbitkan sertifikat hak milik. Surat edaran pemberitahuan tidak menerbitkan sertifikat telah diedarkan sebelum putusan atas tanah itu inkra atau telah berkekuatan tetap pada tahun 2007 dimana dalam putusan PK dari Mahkamah Agung (MA) juga akhirnya memenangkan ahli waris yaitu Petta Somba dan telah dilakukan eksekusi pada Tanggal 18 september 2008. Di belakang diketahui, tanah tersebut dijual oleh keponakan ahli waris masing-masing Andi Sirajuddin, Andi Mahmud Daeng Serang, Andi Baso Daeng Bundu ke pemilik PT Kumala Cemerlang Estate, Ricky Tandiawan. Namun Aliansi Indonesia Terus mengawal, menyikapi dan mengawasi semua kebijakan Pemerintah Daerah khusus di pertanahan kerna tingkat korupsi dipertanahan semangkin kronis sehingga terjadi berbagai dinasti mafia pertanahan by yusweri aliansi Indonesia www.aliansiindonesia.com

Read More

00.18 | 0 komentar

mafia tanah disapah dengan mulia oleh irjen pol Mudji Waluyo

"YANG mulia Najmiah..." demikian Kapolda Sulsel Irjen Pol Mudji Waluyo, saat menyebut nama Hajjah Najmiah Muin, di tengah sambutan tanpa teksnya pada persemian Mapolsekta Tamalate, Makassar, Selasa (3/7/2012) pagi.

Jenderal bintang dua ini menyapa sang pengusaha properti ini dengan "Yang Mulia" saat meminta Najmiah menyampaikan terbuka ke masyarakat ke-ikhlas-annya dalam memberi bantuan infrastruktur bangunan berlantai II ke institusi Polri.Dengan pengeras suara, Najmiah merespon permintaan kapolda. "Ya, Pak Kapolda, saya ikhlas memberikan bantuan ini," kata wanita yang selalu mengenakan baju long ress dan poci-poci' haji atau penutup kepala khas hajah Bugis-Makassar ini.

Menurut Najmiah, semua pemberiannya tanpa pamrih. Tidak terkait atau mengharapkan bantuan atau kemudahan jika tersangkut kasus hukum. "Semua yang saya berikan ikhlas," katanya kemudian, menanggapi pemberian dua unit mobil Daihatsu Gran Max, di Mapolda Sulsel bersama 9 pengusaha dan instansi pemerintah, lalu.Siapa sebenarnya Najmiah? Tak banyak orang yang mengetahui tokoh yang juga terpilih menjadi Ketua DPC Barisan Indonesia (Barindo) Kota Makassar, tahun  2009 lalalu.

Barindo adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat berorientasi pemberdayaan warga kecil. Barindo didirikan mantan Ketua Umum DPP Golkar dan pentolan HMI, Akbar Tandjung.Seperti suaminya, Najmiah adalah wanita pengusaha konvensional yang sudah usianya mendekati 60 tahun. Seperti suaminya, dia berasal dari mandar.Suaminya, Prof Dr Ir Abdul Muin Liwa MS,  bukan orang kebanyakan. Prof Muin adalah salah satu guru besar di Fakultas Peternakan Unhas.

 Gelar magister dan dokter sang suami diraih di Institut Pertanian Bogor (IPB).Sejak tahun 2011 lalu, suaminya yang Desember 2012 ini akan berusia 70 tahun, dikukuhkan menjadi rektor pertama Universitas Sulawesi Barat (UNSULBAR) di Majene. Kediaman resmi keluarga di Kompleks Dosen Unhas Blok K-10, di Jl Sunu.   Najmiah dekat dan dikenal oleh banyak petinggi di Makassar. Anaknya, Dr Muhyina Muin adalah anggota DPRD Kota Makassar, dari Partai Pakar Pangan. Najmiah disebut-sebut berada di balik keberhasilan putrinya duduk sebagai legislator di kota ini.Dalam dua bulan terakhir, dengan menggunakan tagline Perempuan Juga Bisa, Muhyina juga mengincar kursi "01 Makassar".

Seperti di banyak atribut melekat (stiker) di kaca belakang mobil angkutan umum (pete-pete) dalam kota,   Muhyina menyebut diri sebagai Ketua Perhimpunan Perempuan Makassar. Sekretariat Tim Pemenangannya mencolok di sebelah timur Al Markaz Al Islami, Jl Sunu, Makassar.Sapaan lain yang menjadi panggilan akrab Hajjah Najmiah adalah "Bunda'. Wartawan yang sering meliput di DPRD Makassar, atau di kantor balai kota atau, sering mendengar aparat polisi yang mengenalnya, menyapanya dengan "Bunda". 

Di kantor BPN Makassar di Jl AP Pettarani, ada juga yang menyebut awalan namanya dengan "puang aji". Badannya tambun subur, meski jika berjalan terlihat tergesa-gesa.Wartawan di Makassar, mengenal nama Hajjah Najmiah, banyak melalui sidang perdata dan pidana pertanahan di pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi, atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-TUN). Dalam beberapa sengkata lahan di kawasan Tanjung Bunga, atau di kawasan pantai barat Makassar, nama Najamiah banyak disebut-sebut.Ketika Tribun, coba mengetik nama Hajjah Najmiah di mesin pencari Google, di berita namanya selalu merujuk kasus sengketa tanah di Makassar. Dan sebagia besar namanya, jikia ditulis Hj Najmiah Muin, banyak merujuk ke laman direktori daftar putusan di Mahkamah Agung.

Saat tribun, mencoba mengetik namanya di searching box situs MA, setidaknya dalam tempo 0,26 detik, ada 61 tautan dokumen dalam  bentuk file PDF yang merujuk namanya. Dan rata-rata, soal kasus kasus perdata pertanahan.     

Dalam laman PDT Tempo, Desember 2009, nama najamiah sempat masuk istana presiden SBY, setelah Tim dari Mahkamah Agung memeriksa Haji Najamiah dalam perkara makelar kasus sengketa lahan seluas 1,6 hektar di Jl Urip Sumoharjo Makassar, tepat di depan eks terminal Panaikang"Orang terkenal di Makassar ini dilaporkan oleh ahli waris Sumang Bin Bidu, pemilik lahan di  depan bekas Terminal Panaikang itu. Dia diperiksa bersama Ruddin Daeng Ngalli, ahli waris Sumang Bin Bidu. Ruddin lah yang menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 4 Desember 2009.Dalam surat itu ia menyebutkan bahwa Najamiah mendanai perkara lahan. Hasilnya,  tergugat Susanto Teosdor, warga Jl Veteran dan Rais Bin Sumang, warga Jalan Urip Sumohardjo, memenangkan kasasi di Mahkamah Agung atas sengketa lahan tersebut.Ruddin Daeng Ngalli yang sempat keluar ruangan mengatakan bahwa dirinya melaporkan Najamiah atas pengakuan Haji Mustafa, warga Jalan Urip Sumohardjo yang mengatakan bahwa Najamiah mendanai perkara sengketa lahan itu.Mustafa dan Ruddin mendatangi dirinya dengan membawa amar putusan Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa permohonan kasasi ditolak. 

"Tapi, dia bilang bahwa Rais selaku tergugat memenangkan perkara ini karena bantuan Najamiah," kata dia.Lantas apa jawaban Najamiah? Ke pada wartawan dengan santai dia menyebutkan, seluruh lahan yang dikuasainya memiliki dasar sah sesuai hukum yang berlaku. 

'"Semua tanah itu punya bukti kepemilikan sah. Ada rinci, akte jual beli, izin pengoperan hak, sertifikat, dan bukti-bukti lainnya,'' ujarnya, seraya mengeluh, karena ada-ada saja yang mempermasalahkan bukti hak itu.''Jika ada yang mau sengketakan atau ada yang mengklaim, kami pasti menang. Walaupun mereka mengklaim hingga Mahkamah Agung (MA), tegasnya, by yusweri aliansi indonesi

 www.aliainsiindonesia.com

Read More

00.58 | 0 komentar