Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
SELAMAT DATANG DI ALIANDO NEWS DAN SELAMAT BERGABUNG

hibah buat kantor polsek tamalate berbau taksedap

Written By ALIANSI PERTANAHAN ( www.aliansiindonesia.com) on Kamis, 19 Desember 2013 | 22.09



Makassar. HIBAH Hj Najmiah Rp1,8 miliar ke polisi untuk membiayai pembangunan Polsek Tamalate, merupakan bentu perlawan hokum dan mengabaikan tatanan hokum di tanah air namun dengan gaya seorang haji menjelama menjadi mafia tanah di Makassar hal semacam ini adalah perlu para penegak hokum bertindak seirus dalam kasus pertanahan kerna tinggkat korupsi di sector pertanahan sudah kronis dengan kasus haji hamida yang menghibahkan tanah kepada Polsek tamalate ternyata berbuntut panjang. Hibah itu kemudian membuka pintu terbukanya hibah-hibah lain. Bahkan, hibah ini dianggap “saweran” para pengusaha kepada kepolisian. Padahal, polisi sudah punya anggaran Rp30 triliun per tahun. Tak ayal, hibah itu pun berbau tak sedap.
Saweran pengusaha di Sulsel, kini menjadi perbincangan hangat. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mensinyalir, saweran pengusaha ke Polda Sulselbar ada apa-apanya. “Ada udang di balik batu,” katanya. Pengusaha yang menyawer ini notabene mempunyai persoalan hukum dan konflik serta sering berurusan dengan polisi. “Ini sangat bertentangan dengan etika, moral,  dan kepantasan. Apalagi, jika dihubungkan dengan upaya menciptakan pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab. Tentu, ini mempengaruhi independensi dan netralitas polisi,” lugas Abdul Aziz, Direktur LBH Makassar, saat menggelar jumpa pers bersama FIK-Ornop, LBHM, ACC, Kontras, TII, dan Walhi Sulsel, kemarin.
Selain Najmiah, LBH membeberkan saweran pengusaha ternama di Makassar, Ricky Tandiawan yang menghibahkan tanahnya seluas 1.411 meter persegi. Total untuk pembangunan Polsek Tamalate, jumlah saweran terkumpul Rp7,8 miliar. Tidak itu saja. saweran beberapa pengusaha dikuak LBH Makassar; seperti; Willianto Tanta, Erwansyah, H Amrullah Abbas, Edward Cristhoper Kurniawan, Eka Firman Ermawan, H Muh Arsyad, Frans Honga Halim, HM Hatta Rahman, H Sahabuddin Sewang, Raymon Sattar, dan Ricky Tandiawan.Beberapa pengusaha pengembang yang dimaksud merupakan kelompok yang tersangkut kasus tanah dan perumahan di Makassar. Mereka sering berhadapan langsung dengan masyarakat miskin dan marginal. Mustari misalnya, warga yang bermasalah hukum dengan Rizal Tandiawan pada 2006. Dia sempat dilapor di Polsek Makassar Timur. Ia mengaku diintimidasi kelompok preman, terkait persoalan kasus tanah di jalan Beringin Timur Kassi-kassi Makassar. Bukan cuma Mustari. Warga Makassar lainnya, Ru’ding Dg Angalli juga memiliki kasus sengketa tanah dengan Hj Najmiah Muin. Pada 5 Juli 2012 lalu, polisi datang untuk menyita pamflet dan kawat, sehari setelah pemberian hibah oleh Najmiah kepada Polda Sulel.
Haswandy menyebutkan, hibah untuk kepolisian adalah tanah yang masih sengketa. “Sangat tidak layak jika institusi di negara ini mendapat hibah dari sengketa tanah,” bebernya. Kepada Rakyat Sulsel, Hj Najmiah mengaku, apa yang dia hibahkan kepada Polda Sulselbar, tak lain untuk membantu kepentingan masyarakat banyak. Dirinya menampik soal dugaan banyak kalangan yang mengatakan adanya barter dengan pihak kepolisian. Najmiah menilai, piagam tanda terima kasih dari kepolisain itu sudah lebih dari cukup. Dan secara universal, menyumbang dengan ikhlas bukanlah perbuatan tercela. Justru, bisa berbuah pahala.
Namun, pengajar sekaligus ahli ilmu kepolisian Universitas Indonesia,  Dr Bambang Widodo Umar menilai, sumbangan itu tidak sepantasnya. “Sebab, polisi sudah menerima dana yang cukup besar hingga hampir Rp30 triliun,” katanya. “Motivasinya apa? Apalagi kalau jumlahnya sampai miliaran. Tentu harus ada transparansi,” kata Bambang, kemarin. Polda Sulselbar harus bisa menjelaskan asal muasal dana dan peruntukannya. “Ini faktor profesionalitas dan independensi. Polisi harus berada di semua golongan. Kalau ada sumbangan dari swasta seperti itu, akan timbul pertanyaan masyarakat,” kata purnawirawan Kombes ini. Secara terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar menjelaskan, pihaknya sudah menerima informasi pembangunan Polsek Tamalate itu. “Memang ada hibah dari pengusaha,  tapi itu sumbangan yang tidak mengikat,” katanya. Polri, dalam hal ini, tidak menerima dana itu untuk orang per orang. “Semuanya digunakan untuk sarana dan prasarana gedung. Bukan hadiah atau gratifikasi,” kata mantan Kapolres Pasuruan Jawa Timur itu. Polda Sulselbar juga sudah diperintahkan membuat laporan tertulis untuk pertanggungjawaban. “Azas-azas transparansi tetap dipegang. Yang jelas, Polri memang tidak boleh membela kepentingan golongan tertentu, harus mengayomi semuanya,” katanya.
Anggota Komisi III DPR RI, Andi Rio Padjalangi ikut bereaksi. Pihaknya, berencana memanggil Kapolri termasuk Kapolda Sulselbar ke Komisi III untuk menjelaskan duduk persoalannya. “Ada banyak kejanggalan polisi di Sulsel. Laporan juga sudah kami terima,” tandasnya. By yusweri aliansi Indonesia www.aliansiindonesia.com




0 komentar:

Posting Komentar